Plembir Adalah Salah Satu Tanda Bukti Pembayaran Pajak Masa Lampau

9
2472
Kartu Plombir Bukti Pembayaran Pajak Sepeda Onthel Tahun 1963
Kartu Plombir Bukti Pembayaran Pajak Sepeda Onthel Tahun 1963

Banyak orang fasih dengan sebuah kalimat tagline yang berasal dari Dirjen Pajak berisi himbauan agar membayar pajak, “Orang Bijak Taat Pajak.” Kalimat yang berisi ungkapan bahwa akan terlihat bijak apabila kita taat dalam membayar pajak.  Mungkin akan benar-benar menjadi bijak apabila para pengelola pajak sendiri juga bijak kinerjanya, jauh dari perilaku korup dan memakan uang pajak itu sendiri. Lalu apa definisi pajak yang katanya bisa membuat bijak itu?

Definisi Pajak

Ada banyak penjabaran yang dikemukakan oleh para ahli dalam mendefinisikan pajak, berikut diantaranya;

  • Leroy Beaulieu
    Menurut Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan barang dari penduduk baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh penguasa dengan tujuan guna menutup belanja pemerintah.
  • P. J. A. Adriani
    P. J. A. Adriani mendefinisikan mengenai pajak sebagai wujud iuran -namun sifatnya memaksa- masyarakat kepada negara sesuai peraturan umum pun undang-undang dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dan menyelenggarakan pemerintahan.
  • Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
    Sang profesor berpendapat bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) dan langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Namun selanjutnya Rochmat Soemitro mengoreksi definisi tersebut menjadi; Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama guna membiayai public investment.
  • Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock
    Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
  • Perspektif ekonomi

Dari perspektif ekonomi pajak merupakan peralihan sumber daya sektor privat menuju sektor publik. Hal ini bisa dipahami bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Yang kedua adalah bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

  • Perspektif Hukum

Sesuai penuturan Soemitro, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul akibat adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Pada kondisi ini negara memiliki kekuatan untuk memaksa, sementara uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini menunjukkkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga ada jaminan kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak ataupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

  • Secara Umum

Terlepas bijak atau tidak, secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara namun memiliki unsur “hukumnya wajib” karena ada dasar undang-undang yang sifatnya mengikat dan memaksa. Pajak ini dipungut oleh pihak penguasa berdasarkan “norma hukum” guna menutup ongkos produksi barang-barang dan jasa kolektif demi tujuan mencapai kesejahteraan umum. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak ada dibawah naungan Kementrian Keuangan RI.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bentuk Pajak

Jika dilihat dari catatan sejarah, sejatinya pajak telah ada sejak jaman Nusantara masih berada dibawah kekuasaan raja karena memang pemerintahannya berbentuk kerajaan, yaitu berawal dengan istilah upeti.

  • Upeti

Pajak pada jaman kerajaan masih belum terlihat sebagai “pajak,” karena lebih cenderung sebagai ‘upeti’ yaitu penyerahan harta (bisa berujud uang ataupun barang) dari seorang rakyat terhadap kalangan penguasa. Upeti ini ada yang menyerahkannya secara sukarela, tentu kalau rajanya memang bijak dan benar dalam memimpin, namun ada pula yang menyerahkan upeti secara terpaksa, utamanya jika memiliki penguasa yang tak ada niat menyejahterakan rakyatnya.

Terlepas dari penguasa baik pun tak baik, istilah upeti biasanya lebih merujuk pada setoran khalayak rakyat jelata kepada penguasa, sementara penggunaannya hanya diterapkan sebatas kalangan punggawa kerajaan dan penguasa saja, tak berlaku bagi kesejahteraan bersama.

  • Uang

Tatkala sebuah negara telah memberlakukan nilai tukar berujud mata uang, maka pajak juga diserahkan dengan wujud uang. Ada banyak pajak dikenakan dengan berbagai alasan, namun biasanya dikenakan ‘pajak’ karena berkategori “barang mewah.”

Barang-barang mewah itu biasanya juga berlaku sesuai perkembangan zaman. Sebagai contoh jika dahulu pesawat radio berkategori barang mewah dan harus terkena pajak, maka dewasa ini telah terbebas dari pajak dengan alasan sudah tak termasuk barang mewah. Selain berkategori barang mewah, ada alasan lain dikenakan pajak, misalnya sebagai hal yang mampu memengaruhi lingkungan, sebagai contoh adalah pajak pada tanah, pajak bangunan, dan semacamnya.

Bukti Pembayaran Pajak

  • Kwitansi

Kwitansi adalah tanda terima yang biasa kita terima setelah melakukan sebuah transaksi pembayaran, baik pembelian ataupun penggunaan jasa. Begitu pula yang terjadi pada pembayaran pajak, biasanya kita juga akan menerima bukti pembayaran berujud kwitansi ini.

  1. Kartu Bukti Sumbangan Iuran Televisi untuk pembayaran pajak TV
  2. Surat Bukti Pembayaran Pajak Radio untuk pajak radio
  3. Tanda Padjak Sepeda untuk pembayaran pajak sepeda
  4. Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi & Bangunan untuk pajak PBB
  5. Padjak Roemah tangga
  6. Surat Tanda Terima Setoran
  7. Dan lain-lain
  • Plembir

Sesuai KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) plembir adalah meterai yang berasal dari timah, kertas, dan sejenis bahan plastik, yang digunakan sebagai tanda bahwa sang pemilik plembir tersebut sudah membayar pajak kendaraan sepeda. Pada penulisan pun pengucapannya, ada juga yang menyebut ‘plembir’ sebagai plombir.

Plembir Sepeda Onthel
Plembir Sepeda (koleksibarangdjadoel.blogspot.com)

Pada era delapanpuluhan plembir dikenal oleh sebagian masyarakat utamanya yang berdomisili di wilayah Jogjakarta ataupun Surakarta, karena setiap warga yang memiliki kendaraan berujud sepeda onthel (sepeda kayuh) diwajibkan membeli plombir sebagai bagian dari kewajiban membayar pajak. Jadi plembir ini adalah satu tanda bukti pembayaran pajak sepeda yang pada lembarannya tertuliskan tahun sesuai masa pembayaran. Keberadaan plembir ini bisa jadi serupa dengan STNK, yaitu setiap satu sepeda kayuh harus memiliki satu plembir, yang menjadi pembeda hanyalah wujud pun tempatnya. Apabila wujud STNK adalah surat yang bisa dikantongi ataupun ditaruh pada dompet, maka plombir pada sepeda onthel tak boleh dibawa dalam kantong ataupun dompet, melainkan harus ditempelkan pada badan sepeda onthel. Sehingga bahan plembir berujud stiker ini adalah bahan yang tak mudah luntur dan kusam.

Besaran nominal plembir tiap tahun bermacam-macam, ada yang Rp. 50,- , ada yang sebesar Rp. 100,- dan ada pula sejumlah Rp. 250,-. Besaran harga yang harus dibayar bergantung pada jenis dan merk sepeda. Sepeda jengki tak sama harganya dengan plembir untuk sepeda mini, begitu pula plembir sepeda kumbang tentulah berbeda dibanding keduanya. Sedangkan untuk merk sepeda, yang paling diingat adalah merk phoenix, ini adalah merk sepeda ternama pada jaman dahulu.

Pada jaman penggunaan plembir ini juga sering terjadi “operasi” sebagaimana yang sekarang acap terjadi pada ‘operasi kelengkapan kendaraan bermotor.’ Bahwa dulu acap terjadi operasi pengecekan plombir yang sering kita sebut dengan istilah momen plembir ataupun cegatan plembir, selain di ruas-ruas jalan, operasi plembir ini juga sering dilakukan di kompleks parkiran pasar. Dan petugas yang merazia juga cukup galak, karena bagi pemilik yang sepedanya tak ada plembir maka diwajibkan membeli di tempat, dan jika tak memiliki uang maka sepedanya disita. Lebih malang nasibnya apabila tetap masih ‘ngeyel’ dengan berbagai alasan, bukan disita sepedanya saja, tapi pèntil ban akan dibuang oleh petugas operasi, dan pengendaranya disuruh pulang jalan kaki.

Selain pada sepeda, plembir juga diberlakukan pada becak, kereta kuda (andong dan dokar), bahkan anjing juga dikenakan pembayaran plombir, utamanya untuk anjing ras. [uth]

Sumber Rujukan;

[1] Wikipedia-Pajak www.wikipedia.org Diakses pada 14 September 2014

[2] Gambar ‘Plembir Sepeda’ koleksibarangdjadoel.blogspot.com Diakses pada 14 September 2014

Berbagi dan Diskusi

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here