Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades – Pemilihan Kepala Desa

13
44481
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades

Tahun 2014 adalah tahun politik sedang panas-panasnya bagi bangsa Indoneseia, karena menjadi masa pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden. Akibatnya, atas inisiatif bupati pun kepala daerah, tak sedikit hajatan pemilihan Kepala Desa ditunda pada tahun berikutnya.

Pemilihan Kepala Desa bagi warga justru terlihat marak karena tak sedikit warga yang antusias hendak maju mencalonkan diri pun memilih calon yang diidam-idamkannya. Nah, sehubungan dengan Pilkades alias Pemilihan Kepala Desa ini, ada satu peraturan yang telah diterbitkan pada akhir tahun 2014 yaitu yang berwujud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014.

Kelanjutan Pedoman Teknis Peraturan Desa

Terdahulu telah dikeluarkan Permendagri Nomor 111 yang berisi tentang pedoman teknis peraturan di Desa, di mana ada hubungan Kepala Desa dan Wali Kota/Bupati ihwal evaluasi dan juga klarifikasi rancangan peraturan desa, maka terdapat pula kelanjutan yang merupakan Permendagri Nomor 112 dengan pokok bahasan tentang Pemilihan Kepala Desa.

Ketentuan Umum

Sebagaimana pada peraturan lain, pada permendagri Nomor 112 tahun 2014, Pasal Pertama Bab I juga dibahas mengenai ketentuan umum yang harus dijalani dalam pemilihan kepala desa. Salah satunya adalah mengenai panitia pelaksana pemilihan kepala desa, sebagaimana tertera pada pasal ke-1 butir 7, 8, dan 9 ini;

  • Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
  • Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  • Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

Pemilihan Kepala Desa

Download Disini Permendagri Tentang Pilkades

Pada Bab II telah masuk dalam ketentuan tentang pemilihan kepala desa. Di sana dipaparkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa bisa dilaksanakan secara serentak pada suatu daerah atau bisa pula secara bergelombang. Secara serentak artinya diselenggarakan pada hari dan waktu sama dan berbarengan, sedangkan secara bergelombang didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan yang telah dicapai, baik oleh panitia pemilihan ataupun pihak terkait lainnya.

  • Pemilihan Secara Bergelombang

Sebagaimana pada pemilihan yang diselenggarakan secara serentak, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang juga didasarkan atas berbagai alasan. Hal itu seperti yang termaktub pada pasal 4;

  • Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    • pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
    • kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    • ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Selain sebagai yang paling awal pada Bab ke-t, pasal ke-6 menjadi bagian dari hal yang mengatur “pelaksanan” pemilihan Kepala Desa. Di antaranya adalah yang mengatur tentang tahapan pemilihan kepala Desa, yaitu meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan.

  • Pra Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7 dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 memuat tentang kegiatan awal yang musti dilaksanakan jelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Berikut adalah beberapa ketentuan sebagaimana terkutip pada butir-butir yang terdapat dalam pasal ke-7;

    • pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
    • pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
    • laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
    • perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
    • persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
  • Tugas-Tugas Panitia Pelaksana Pemilihan

Beberapa tugas yang harus dilaksanakan Panitia pemilihan Kepala Desa telah diatur sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112. Yaitu;

  1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. melaksanakan pemungutan suara;
  10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
  • Siapa Yang Bisa Memilih Kepala Desa?

Pasal selanjutnya, yaitu pasal 10 adalah pasal yang mengatur tentang pemilih yang memiliki hak pilih demi menentukan kepala desa.

Ketentuan-ketentuan yang menyatakan keabsahan para pemilih ini tercantum panjang lebar dan jelas dari pasal 10 sampai dengan pasal 20.

  • Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 21 menjadi syarat penting bagi kandidat yang hendak maju mencalonkan pun dicalonkan. Ada lebih dari sepuluh butir syarat yang harus dipenuhi, berikut selengkapnya;

    1. warga negara Republik Indonesia;
    2. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
    3. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
    4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
    5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
    6. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
    7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
    8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    11. berbadan sehat;
    12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
    13. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
  • Kampanye Pemilihan Kepala Desa

Seperti halnya yang sering kita saksikan pada saat pemilihan presiden, pada pemilihan kepala desa juga disediakan waktu untuk berkampanye bagi mereka yang mencalonkan diri. Visi dan misi menjadi penting untuk dikemukakan demi menarik simpati. Nah ketentuan dalam kampanye pemilihan kepala desa disebutkan pada pasal 29 ini:

    • Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
      • pertemuan terbatas;
      • tatap muka
      • dialog;
      • penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
      • pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
      • kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  • Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades

Perihal kampanye pilkades dijelaskan dari pasal 27 hingga pasal 31, sedangkan pasal 32 berisi tentang masa tenang yang di dalamnya juga menerangkan bahwa 3 hari jelang hari H pemungutan suara adalah menjadi masa tenang.

Panduan mengenai pemungutan dan penghitungan suara tertulis dalam Permendagri 112 tahun 2014 pasal 33 sampai dengan pasal 43. Ada banyak mekanisme yang dipaparkan di sana. Selain waktu pemilihan, ada pula syarat pemilihan bagi orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas), mereka yang sedang rawat inap, ketentuan keberadaan TPS, dan masih banyak lagi.

  • Penetapan Kepala Desa

Aturan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada Bab III bagian kelima yang juga merupakan pasal 44 terdiri dari 3 ayat. Memuat tentang penetapan kepala desa, yang di dalamnya memaparkan pihak-pihak terkait sebagai subyek dari penetapan tersebut. Pihak-pihak terkait itu di antaranya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Wali Kota/Bupati Kepala Daerah.

Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pegawai Negeri Sipil

Bab IV dari Permendagri nomor 112 tahun 2014 ini memuat dua paragraf, yang pertama adalah mengenai pencalonan kepala desa dari yang telah menjabat sebelumnya alias incumbent (petahana), sedangkan paragraf kedua memuat tentang calon kepala desa yang berasal dari PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Dana Pembiayaan

Bab V berisi tentang pembiayaan. Terdiri dari satu pasal (yaitu pasal 48) dan dua ayat, berikut isi selengkapnya;

    1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
    2. Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Ketentuan Lain

Bab VII pasal 49 berisi mengenai ketentuan lain. Yang tak termaktub pada ketentuan lain ini terdapat dua ayat;

    1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
    2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.

Download Disini Permendagri Tentang Pilkades

Demikian mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa alias Pilkades. Untuk bisa membaca secara detail, sila lihat lampiran dan untuk memilikinya, silakan unduh juga. Semoga cukup membantu [uth]

Sumber Rujukan:
[1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 kemendagri.go.id Diakses pada 2 Februari 2015
[2] Gambar ilustrasi diambil dari file kemendagri.go.id Diakses pada 2 Februari 2015

Berbagi dan Diskusi

13 COMMENTS

  1. […] Sehubungan dengan dana yang diagendakan turun pada tiap desa di seantero nusantara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka diperlukan peneetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penetapan ini di susun dengan nomor 113 Tahun 2014, yaitu yang sebelumnya pada nomor 111 memaparkan mengenai pedoman teknis peraturan desa dan nomor 112 yang mengatur tentang pemilihan kepala desa (lihat jurnal ini dan juga jurnal yang satu ini) […]

  2. […] Keberadaan alat meterai dimaksudkan Pemerintah RI (melalui Menteri Keuangan) sebagai cara pelunasan terhadap pengenaan pajak atas sebuah dokumen, yang kemudian dikenal dengan sebutan bea meterai.        Dengan kata lain, Bea Materai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang Bea Materai.  (Bea) Meterai ini dimanfaatkan masyarakat dalam lalu lintas hukum dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan.Menyangkut aturannya, ia tertuang  dalam Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sedangkan pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1995 dan telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. [Baca juga: Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades – Pemilihan Kepala Desa] […]

  3. bagi calon kades kalau bisa bagi pendidikan diluar kabupaten lebih di permudah untuk melegalitaskan ijazah di sesuaikan saja dengan domisili sesuai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

  4. persyaratan untuk calon kepala desa dari TNI/ABRI dengan persyaratan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagaimana itu mohon kejelasan sementara TNI/ABRI itu tidak boleh memilih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here