Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

9
22862
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Anda mengetahui tentang Undang-Undang Desa? Atau Anda masih ingat debat calon presiden yang ditayangkan beberapa televisi nasional pada masa kampanye tahun 2014 lalu? Jika paham dan juga ingat, pastinya Anda juga sedikit mengetahui ihwal akan turunnya dana sekira 1M yang langsung akan diterima pemerintah desa.

Sehubungan dengan dana yang diagendakan turun pada tiap desa di seantero nusantara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka diperlukan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penetapan ini di susun dengan nomor 113 Tahun 2014, yaitu yang sebelumnya pada nomor 111 memaparkan mengenai pedoman teknis peraturan desa dan nomor 112 yang mengatur tentang pemilihan kepala desa (lihat jurnal ini dan juga jurnal yang satu ini)

Download Disini Permendagri Tentang PilkadesPermendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini sangat penting karena berdasar Undang-Undang Desa yang ditetapkan akhir tahun 2013, Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemamkuran warga. Sama sekali tak sebatas kemakmuran perangkat desa. Sehingga kebijakan para perangkatnya memiliki peran sangat kuat karena menjadi kunci utama.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab I Pasal 1 yang terdiri dari 23 ayat memuat tentang ketentuan umum. Dilanjutkan pada Bab II mengenai Asas Pengelolaan Keuangan Desa.

Bunyi dari Bab II pasal 2 ayat satu dan dua ini adalah sebagai berikut;

  • Pasal 2
    • Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
    • pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa memiliki peran tertinggi dalam mengelola keuangan desanya. Oleh karena itu ialah yang juga harus bertanggungjawab atas segala arah kebijakan penggunaan uang desa tersebut. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 3 yang terdiri dari tiga ayat. Berikut ini kutipannya;

  • Pasal 3
    • Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
    • Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
      • menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
      • menetapkan PTPKD;
      • menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
      • menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
      • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
    • Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Mengenai ketentuan tentang PTPKD pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini, baik itu yang meliputi Sekeretaris Desa, Bendahara, Kepala Seksi, dan perangkat lainnya, diatur pada pasal ke-4 sampai dengan pasal ke-7.

APBDesa

Bab IV mengatur tentang APBDesa yang antara lain menyatakan bahwa PBDesa terdiri Bagian ke-1; Pendapatan Desa, Bagian Ke-2: Belanja Desa, dan juga Bagian ke-3: Pembiayaan Desa.

Pasal 9 dan pasal 10 menjadi bagian pertama yang berisi dari beberapa ayat sebagai pengatur tentang pendapatan desa. Sedangkan untuk bagian kedua yang memuat tentang belanja desa terdapat banyak pasal yang mengaturnya. Yaitu dari pasal 12 terdiri dari 2 ayat, pasal 13 ada 3 ayat, pasal 14 membawahi 3 ayat, pasal 15 terdapat 4 ayat, pasal 16 2 ayat, pasal 17 ada 6 ayat, pasal 18 tujuh ayat, dan pasal 19 juga terdiri dari tujuh ayat.

Pengelolaan Keuangan

Bab V merupakan hal yang mengatur tentenga pengelolaan, di mana pada bagian pertama diatur mengenai perencanaan. Dimulai dari pasal 20 hingga pasal 23 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

  • Perencanaan

Bagian ke-1 yang berisi tentang perencanaan ini lebih dominan dikerjakan oleh sekretaris desa. Hal tersebut sebagaimana diatur pada pasal 20 ini;

  • Pasal 20
    • Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
    • Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
    • Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
    • Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  • Pelaksanaan

Pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 masih mengatur tentang perencanaan. Sementara untuk pasal 24-nya sudah menjadi bagian kedua yang berisi mengenai pelaksanaan. Berikut adalah salah satu kutipannya;

  • Pasal 24
    • Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
    • Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
    • Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pada bagian kedua yang mengatur tentang pelaksanaan ini ada banyak pasal yang tertera, yaitu dimulai pada pasal 24 sebagaimana terkutip di atas, hingga pasal 34.

  • Penatausahaan

Untuk pasal 35 dan pasal 36 pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berisi tentang penatausahaan keuangan desa. Selanjutnya pada pasal 37 menjadi bagian keempat yang memuat tentang pelaporan.

  • Pasal 24
    • Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
      • a) laporan semester pertama; dan
      • b) laporan semester akhir tahun.
    • Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa
    • Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
    • Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  • Pertanggungjawaban

Bagian kelima berisi mengenai pertanggungjawaban yang diatur dalam pasal 38 hingga pasal 43.

Pembinaan dan Pengawasan

  • Pasal 44
    • Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
    • Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
  • Pasal 45
    • Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Pasal 46
    • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ini merupakan hal penting karena berhubungan dengan uang, dimana akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan demi mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bersama, baik pihak pemerintah pun warganya. Karena itu, seyogyanya ada banyak pihak yang tetap kritis dalam merunut hal-hal yang telah diatur tersebut agar tak terjadi penyimpangan di kemudian hari.

Download Disini Permendagri Tentang PilkadesDan apabila hendak mengetahui lebih lanjut mengenai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, silakan lihat dan lalu download lampiran yang juga telah kami sediakan. Salam [uth]

Download Lampiran Permendagri No 113 Tahun 2014

Sumber Rujukan:
[1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 kemendagri.go.id Diakses pada 5 Februari 2015
[2] Gambar ilustrasi diambil dari file kemendagri.go.id Diakses pada 5 Februari 2015

Berbagi dan Diskusi

9 COMMENTS

  1. mas di Bendahara SKPKD selaku yang mencairkan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa, kita sedikit agak bingung, sebab disitu mekanisme pencairan dananya antara pemerintah kab/kota tidak secara spesifik di singgung, kira-kira mekanisme pencairan bagaimana mas ya? apakah sama mekanisme pencairan dana transfer seperti bantuan keuangan di juknis permendagri tentang pengelolaan keuangan sebelumnya.. terimakasih sebelumnya.

    • Seharusnya pencairan ini diatur melalui peraturan bupati yang mengatur perencanaan dan transfer dana ke desa. Ini payung hukum yang perlu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, selain soal kewenangan desa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here