UU Desa: Pengejawantahan Wewenang Tentang Transparansi & Akuntabilitas demi Kesejahteraan

0
2457
UU Desa | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Desa | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU DESA Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang pertama yang mengacu pada amanat reformasi dan membahas pengenai posisi dan peran (masyarakat) perdesaan pasca pencabutan UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Desa ini memberikan landasan kepada setiap desa di wilayah nusantara guna menggenggam kembali kewenangannya –bukan kewajibannya saja– dalam mengelola aset, potensi, dan anggaran demi kesejahteraan masyarakatnya.         Disebut sebagai “menggenggam kembali kewenangannya,” karena selama ini, sesuai aturan UU No. 5 Tahun 1979 yang dikeluarkan oleh rezim orde baru, desa masih sebatas melaksanakan “kewajiban” dari jajaran pemerintahan di atasnya, sehingga sangat minim gerak dalam mengembangkan diri.

[Baca juga: Inilah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014]

Pengakuan Keberagaman Desa

Jika mengacu pada warisan pemerintahan lama, maka ada tindak “penyeragaman” dilakukan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan aturan dan tata kelola perdesaan. Maka UU Desa No 6 tahun 2014 ini telah menegaskan bahwa negara mengakui kembali tentang adanya keberagaman desa.

  • Mengembalikan Sosio-Histori & Tata Kelola

Hal ini dilandasi dari awal mulanya, bahwa secara latar sosio-histori toh sejatinya desa ini telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk. Yaitu terdapatnya kesatuan masyarakat adat di berbagai penjuru nusantara, yang masing-masing memiliki pola dan nama berbeda. Misalnya Nagari, Gampong, Lembang, dan lain sebagainya.     Dengan adanya UU Desa ini, selain warna kultur yang dikembalikan, ia juga mengembalikan kewenangan desa dalam hal konsolidasi dan tata kelola keuangan, serta perencanaan pembangunan dan demokratisasi desa.

[Baca juga: Mitra Desa: Sistem Informasi Desa untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa]

  • Azas Rekognisi & Subsidiaritas

Diakuinya kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Republik ini memuat kandungan rekognisi dan Susidiaritas. Azas rekognisi artinya pengakuan terhadap hak asal-usul desa, sedangkan azas subsidiaritas memiliki pengertian bahwa negara mengakui kewenangan lokal dan pengambilan keputusan secara lokal demi kepentingan masyarakat desa.

[Baca juga: Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa]

Kesiapan Daerah

Berkaitan dengan pengembalian hak asal-usul dan juga penguatan kewenangan lokal ini, pembangunan desa sudah selayaknya tak terpusat dan dikomandoi oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, ia harus ditanggapi dan ditangani oleh mereka yang lebih tahu tentang keberagaman yang ada pada masyaraklat desa itu, tak lain adalah pemerintah daerah setempat.

Oleh karena itu pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten, seyogyanya segera menyiapkan sebuah aturan ataupun regulasi sebagai payung hukum dalam menerapkan UU Desa bagi pemerintah desa.    Ini dilakukan karena pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota adalah pihak yang lebih mengerti dan memahami keragaman yang ada.      Sehingga apabila regulasi ini telah terbentuk, sebagai contoh adlaah berujud Peraturan Bupati (Perbup), maka pemerintah desa juga akan lebih cepat dan maksimal dalam menetapkan Peraturan Desa (Perdes).

  • Apa Saja Contoh Perbup Desa itu?

Peraturan Bupati tentang desa itu ada banyak macamnya, tentu bergantung dari keberagaman masyarakat setempat. Mana yang dibutuhkan, mana pula yang sangat diutamakan. Acuannya tak lain adalah peraturan menteri.    Contoh-contoh dari peraturan bupati yang bisa disegerakan demi mengimplementasikan UU Desa itu antar lain adalah sebagai berikut;

      • Peraturan Bupati Tentang Perencanaan Desa
      • Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Dana Desa (PDD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak & Retribusi
      • Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa
      • Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang & Jasa.

Beberapa Peraturan Bupati sebagaimana contoh di atas dibutuhkan sebagai kunci, pasalnya apabila tak disediakan, tentu akan menjadi persoalan di masa mendatang. Sebagai contoh pada saat diadakannya audit ataupun pengawasan dari luar desa, tentu landasan hukum lah yang bakal dipertanyakan pertama kali.

Begitu juga dalam menyusun regulasi sebagai acuan batas-batas kewenangan ini, sudah sepantasnya menampung suara yang datang dari masyarakat perdesaan. Artinya, dengan dasar; “yang tahu desa ya orang desa,” maka desa harus dilibatkan.

  • Kemandirian Karena Wewenang

Pada kondisi ini, meski desa telah memiliki “wewenang,” namun bukan berarti pemerintah kabupaten juga lantas lepas tangan. Sebaliknya, karena desa telah memiliki ‘wewenang,’ maka pemerintah kabupaten pun berdiri sebatas menjelaskan dan memfasilitasi, bukan menyetir dan memberikan kewajiban. Sebagai contoh, dalam pembuatan ‘perencanaan desa,’ bagi yang baru akan menjabat, tentu diperlukan perencanaan yang baru, namun bagi mereka yang telah berada di tengah tugas & jabatan, maka perlu di evaluasi dan ditinjau kembali keberadaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

[Baca juga; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa]

Bagi pemerintah desa, hal lain yang butuh diusahakan adalah mampu memperkuat diri dan melakukan advokasi kebijakan. Memperkuat diri misalnya dengan menambah pengetahuan dan pemahaman para perangkat di pemerintahan desa, baik berkaitan dengan aturan dan juga pengembangan potensi desanya. Sedangkan melakukan advokasi kebijakan, bisa saja desa bekerjasama dan menggalang kebersamaan dengan desa lain di sekitarnya dengan tujuan guna mendorong pemerintah kabupaten dalam membuat dan menyediakan aturan yang dibutuhkan.

Berkaitan dengan pemerintah desa yang pemerintah kabupatennya belum menyiapkan regulasi, wewenang kemandirian bisa diejawantahkan dalam bentuk terobosan baru. Misalnya dengan membuka seluas-luasnya ruang partisipasi warga dalam musyawarah desa. Ini sangat membantu, pasalnya dengan gerakan ini demokrasi secara tak langsung telah diaplikasikan, sedangkan pemerintah desa juga akan menjadi  sangat terbantu dalam mengidentifikasi kewenangannya.    Musyawarah desa inipun tentunya harus dihadiri dan dilakukan oleh segala lapisan masyarakay, baik laki-laki ataupun perempuan, normal ataupun disabilitas, pemuda ataupun orang tua, dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

[Baca juga: Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa]

Apa dan Di mana Posisi Dana Desa?

Kembali membicarakan tentang UU Desa No 6 tahun 2014, pikiran banyak orang akan langsung tertuju pada dana yang akan dihibahkan kepada desa. bagaimana posisi dan kondisi ini?

Pola pikir semacam itu sejatinya tak bisa disalahkan, karena memang berkautan dengan dana dan uang. Hanya saja tak bisa pula dibenarkan, pasalnya selain demi menghindari orientasi pada uang, sejatinya dana desa itu ada hanya sebatas sebagai “muara” dari prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Ini yang harus dipahami.

[Baca juga: Permendes No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa]

  • Dana Desa Sudah Ada Sejak Dulu

Hal lain yang perlu dipahami adalah juga; bahwa angka yang dianggap besar pada dana desa itu toh sebenarnya juga telah ada sejak lama, tak jauh berbeda dengan angka yang turun pada masa lalu. Hal ini sebagaimana dipaparkan pada survei yang dilakukan oleh mereka yang bergiat di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD), bahwa sesuai riset yang mereka lakukan pada 135 desa yang menyebar dari Sabang hingga Merauke, uang yang digelontorkan di desa sejatinya juga telah mencapai angka 1,2 Miliar. Lebih lanjut, silakan lihat saja fenomena itu pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Menjadi berbeda karena sekarang dana itu langsung turun di desa. Padahal dahulu juga telah turun, hanya saja harus melalui beberapa pos. Sebut saja contohnya adalah Depdagri (PNPM), Dinas PU, Pemerintah Kabupaten, dan instansi-instansi lainnya.   Memang dahulu juga ada ADD, namun besarnya itu hanya 15%, selebihnya dikelola sebagai dana pusat, dana provinsi, dan dana kabupaten. Pada akhirnya bagaimana dengan hasil yang bisa kita saksikan? Adakah transparansi yang kita sebagai masyarakat desa ketahui? Tersediakah akuntabilitas yang bisa disaksikan?

  • Satu Pos: APBDes

Bersama UU Desa, pada akhirnya pengalokasian dana desa diubah. Yang pada awalnya dikucurkan di berbagai pos, kali ini hanya dicrahkan pada satu pos, yaitu APB Desa. Ini adalah tantangan baru. Artinya mau lebih buruk perkembangan desa ataupun lebih maju, semua kembali dan bergantung pada pemerintah desa setempat.

[Baca juga: Permen Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa]

Tantangan lain dari kucuran dana desa pada satu pos ini  di antaranya adalah terbukanya peluang dalam hal memikirkan sinergisitas antar-sektor. Kuncinya ada di perencanaan awal, pengawasan dalam pelaksanaannya, dan evaluasi pada setiap tahap.    Artinya, dengan melaksanakan Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014, maka wewenang dan kemandirian desa ini juga harus ada pada jalur yang bisa dipertanggungjawabkan, transparansi dan akuntabilistas pun wajib diwujudkan. [uth]

Sumber Rujukan:
[1] Membangun Kesiapan Wujudkan Kesejahteraan; Buletin Cetak “Merdesa” edisi 1:2015. Diakses pada 27 September 2015
[2] Gambar ilustrasi adalah screen shoot file UU Desa. Diakses pada 18 Februari 2015

Berbagi dan Diskusi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here