Permen Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa

Sebagai sebuah instansi negara, Kementrian Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan menteri. Jika pada waktu sebelumnya terdapat Permendes No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan...
UU Desa | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Inilah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Desa adalah satu perangkat aturan tentang penyelenggaraan pemerintah tingkat desa yang berkembang dalam bermacam bentuk. Banyaknya bentuk keberadaan desa ini tak pelak butuh...
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Anda mengetahui tentang Undang-Undang Desa? Atau Anda masih ingat debat calon presiden yang ditayangkan beberapa televisi nasional pada masa kampanye tahun 2014 lalu? Jika...
Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul...

Kementerian Desa pada tahun 2015 telah menetapkan Permen Desa pada tanggal 28 Januari 2015 yang secara resmi juga ditandanagani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan...
Permendagri Nomor 111 Hingga 114 Tahun 2014 Tentang Desa dan Desa Adat

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Jika akhir tahun 2013 wakil rakyat di Senayan - Jakarta telah mengesahkan RUU Desa (Rancangan Undang-undang) Desa menjadi UU Desa (Undang-Undang Desa), maka setahun...
pergub 112 2014, pergub diy 112 2014

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pemerintah Provinsi Yogyakarta secara terpisah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemanfaatan tanah kas desa (Pergub 112/2014). Tanah kas desa dalam peraturan provinsi tersebut dinilai sebagai tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem (pasal 1). Pemanfaatan tanah desa melalui hak anggaduh dinilai sebagai pemberian Kraton Yogyakarta. Pada beberapa jenis pemanfaatan, dibutuhkan izin dari Kraton.

PP 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun ...

Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2014 yang mulai diberlakukan pada bulan Juli tahun 2014 berisi tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pada akhirnya...
UU Desa | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Desa: Pengejawantahan Wewenang Tentang Transparansi & Akuntabilitas demi Kesejahteraan

UU DESA Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang pertama yang mengacu pada amanat reformasi dan membahas pengenai posisi dan peran (masyarakat) perdesaan pasca pencabutan...
Asta Brata: Pegangan Hukum Para Dewa Yang Tetap Mulia Bila Dipatuhi Juga Oleh Manusia

Asta Brata: Pegangan Hukum Para Dewa Yang Tetap Mulia Bila Dipatuhi Juga Oleh Manusia

Karut-marutnya hukum belakangan ini membuat kita musti kembali lagi pada tata aturan yang sejatinya telah sedari awal disepakati. Memang ada sebagian hukum dan aturan...