Diponegoro, Gelar Putra Raja Yang Sirna Pasca Perang Jawa

Dalam sebuah perjuangan yang penuh perlawanan akan selalu ada dua frase kata yang acap muncul di kedua pihak, baik pihak yang melawan ataupun kubu yang dilawan. Dua kata itu adalah pahlawan yang berawal dari konotasi pejuang, dan pemberontak yang kadangkala dikonotasikan sebagai penghianat. Begitu juga yang terjadi dalam perang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda demi kemerdekaan Indonesia. Diantaranya adalah pada perang Jawa yang dipandegani salah satu keluarga keturunan Mataram yang berjuluk Dipanagara atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Dimana Pangeran Dipanagara sempat menjadi sosok kontroversial lantaran namanya pernah dipuja sebagai pahlawan, namun pada satu masa juga acap dibenci sebagai pemberontak, bahkan anak-turunnya juga sempat merasakan menjadi obyek kebencian itu.

Munculnya Perlawanan Dipanagara

Pangeran Dipanegara adalah putra sulung dari Raja Kasultanan Mataram, Hamengku Buwono III, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama kecil Mustahar. Sewaktu usianya menginjak remaja, pada akhir 1805, namanya berganti menjadi Raden Mas Antawirya. Mustahar merupakan putra dari seorang selir (istri non permaisuri) asal Pacitan bernama R.A. Mangkarawati.

Hingga kini khalayak lebih mengenal Pangeran Dipanagara sebagai nama orang yang memimpin pertempuran hebat yang memakan banyak korban yaitu perang Jawa tahun 1825 – 1830. Padahal sejatinya “Dipanagara” adalah sebuah gelar kepangeranan yang disandang oleh para putra raja zaman kerajaan Mataram dulu, baik itu Mataram Yogyakarta ataupun Mataram Surakarta. Kenyataannya pasca perang Jawa, para putra raja enggan menyertakan gelar ‘kepangeranan Dipanagara’ itu, dan ironisnya awam juga tak begitu memahami alasan para putera raja menghindari penggunaan gelar kepangeranan Dipanagara.

Tatkala Mustahar berumur 7 tahun, ia memilih menjauh dari kehidupan keraton dan lebih kerasan tinggal di Tegalrejo bersama eyang buyut putrinya, permaisuri dari HB I, Ratu Ageng Tegalrejo, sosok wanita yang pernah menjadi pang­lima laskar perempuan Keraton Yogyakarta dan memiliki garis leluhur dari Sultan Bima di Sumbawa. Di tempat ini Mustahar menggembleng diri pada kehidupan keagamaan dan lebih suka bergaul dengan rakyat jelata. Hal ini membuatnya semakin tahu diri bahwa meski masih keturunan ningrat namun dia hanyalah putra seorang selir, oleh karenanya ketika sang ayah menawarkan kedudukan padanya sebagai raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, iapun menolaknya.

Kedekatan Raden Mas Antawirya dengan rakyat kecil tak elak menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Dengan mata kepalanya sendiri ia bisa melihat semakin susahnya warga pribumi memperoleh sandang, pangan ataupun papan. Ia sangat paham bahwa kesusahan warga ini terjadi selain karena tidak adanya pemimpin yang mampu menggerakkan warga menuju kesejahteraan, adalah juga lantaran adanya praktek kolonialisme yang dimotori pemerintahan Hindia Belanda Timur. Pemerintahan Hindia Belanda Timur mampu menguasai sendi-sendi ekonomi namun hanya dimanfaatkan demi menyejahterakan kalangan mereka sendiri ataupun kalangan ningrat yang sepaham dengannya. Melihat hal ini gairah untuk melawan penindasan muncul dari lubuk hatinya.

Mustahar dewasa semakin tak tahan melihat keadaan, maka tahun 1822 dia sangat menentang kebijakan kerajaan dan sekaligus melawan campur tangan pihak Hindia Belanda. Saat itu kasultanan memang masih berada dibawah kepemimpinan seorang raja dengan gelar Hamengkubuwana V, namun karena sang raja baru berumur 3 tahun maka roda pemerintahan dijalankan oleh Patih Danureja bersama Residen Belanda. Dalam pemikiran Diponegoro jelas ini hanyalah akal bulus dari pemerintahan kolonial demi tetap eksis menguasai bumi Mataram.

Ketidaksetujuan Mustahar itu membuat pejabat pemerintahan sering kerepotan dalam membuat beberapa kebijakan negara, akibatnya pemerintahan cukup gerah dibuatnya. Kegerahan itu pada akhirnya menjadikan sebab pihak Belanda membikin perkara. Ada banyak macamnya, namun yang banyak dituliskan (meskipun ini masih kontroversial, red) adalah mengenai pemasangan patok pada tanah milik keluarga Dipanegara di Tegalrejo dengan alasan hendak dipergunakan untuk membuat rel kereta api. Kelakuan Belanda yang tak tahu sopan-santun dan tidak menghargai adat istiadat ini menyulut amarah. Ditambah dengan adanya eksploitasi rakyat berujud pembebanan pajak, maka perlawanan tak bisa dibendung lagi, dari sinilah genderang perang Jawa mulai ditabuh oleh Raden Mas Antawirya.

Geliat keberanian Pangeran Diponegara di Tegalrejo merupakan perlawanan yang tak begitu disangka pihak pemerintahan, baik oleh pihak kerajaan ataupun pihak Hindia Belanda Timur, oleh karenanya diutuslah Pangeran Mangkubumi guna merayu Raden Mas Antawirya agar bersedia datang ke kraton. Pada awalnya Diponegoro bersedia memenuhi panggilan pamannya itu namun dengan catatan ada jaminan bahwa ia tidak akan ditangkap. Perundingan itu berjalan cukup alot karena Mangkubumi sendiri juga tidak bisa memberikan jaminan. Sementara karena sudah memakan waktu cukup lama maka Residen A.H. Smisaert sebagai wakil pemerintahan Kolonial Hindia Belanda memerintahkan kembali dua orang bupati yang dikawal dengan sepasukan militer. Tanpa menunggu waktu lagi mereka mengarahkan senjata dan menembakkan sebuah meriam pada rumah Diponegoro.

Mendengar letusan itu justru Pangeran Mangkubumi ikut marah dan lalu turut bergabung dengan pasukan rakyat yang telah melakukan bai’at (janji setia perjuangan) dibawah komando Diponegoro. Atas saran Mangkubumi, mereka pergi dari Tegalrejo dan kemudian mencari tempat untuk dijadikan markas, yaitu di daerah Goa Selarong, kawasan pesisir selatan Yogyakarta.

Goa Selarong, Awal Perlawanan Diponegoro

Di samping menghimpun kekuatan, di Selarong inilah secara terbuka Diponegoro menyerukan sebuah perjuangan kepada seluruh rakyat Mataram untuk menentang penguasa kolonial Belanda dan para tiran, yang acapkali menindas rakyat. Seruan ini kemudian disebarluaskan ke segala penjuru tanah Mataram, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya Diponegoro dan Mangkubumi mendapatkan tanggapan yang sangat antusias. Bukan saja datang dari rakyat Jawa Tengah yang meliputi karesidenan Kedu, Banyumas, Surakarta ataupun Semarang, namun juga meluas hingga ke wilayah Blora, Bojonegoro, Pacitan dan juga Madiun. Semangat “perang sabil” yang digelorakan Diponegoro juga mampu memengaruhi penghulu Tegalrejo, Muhamad Bahri, dan seorang tokoh agama Surakarta, Kiai Mojo, ikut bergabung di Goa Selarong. Perjuangan Pangeran Dipanegara ini juga mendapat dukungan dari Pakubuwono VI serta Bupati Gagatan, Raden Tumenggung Prawirodigdaya. Sementara dari keraton Jogjakarta ada Pangeran Ngabehi Jayakusuma, putera Sultan Hamengku Buwono II. Dan yang tak mau berpangku tangan adalah anak muda asal Madiun bernama Sentot Prawirodirjo.

Kyai Maja yang turut merapat ke Selarong bersama santrinya ini membuat ulama dan para santri dari daerah Kedu juga turut mendukung perjuangan Dipanagara dibawah kendali Pangeran Abubakar. Perang menentang penguasa kolonial meledak bukan saja di bumi Mataram, namun juga sampai wilayah Jawa Timur serta Jawa Barat.

Kedahsyatan Perang Jawa

Awal sebuah perang yang sangat hebat terjadi tertanggal 20 Juli 1825, terkenal sebagai “Perang Jawa”. Seruan perang untuk mengusir penguasa kolonial dari daerah kekuasaan kesultanan Yogyakarta yang bergema dari Goa Selarong mampu mengumpulkan bara semangat perjuangan dari banyak manusia hebat. Selain mampu mengumpulkan sebanyak 6000 pasukan, seruan ini juga mampu menyalakan semangat perlawanan dari anak muda 16 tahun bernama Ngabdul Mustopa Prawirodirjo yang berasal dari manca negara timur (sekarang Madiun -red), putra dari Bupati Madiun yang menikah dengan putri Hamengku Buwono I, Pangeran Raden Ronggo Prawirodirjo III. Anak muda ini gigih berani di medan perang sehingga sangat ditakuti pihak musuh, karena gerak cepatnya pula dia selalu dipanggil dengan julukan Sentot yang berarti melesat. Lebih dari itu sebagai orang kepercayaan dan tangan kanan Diponegoro, Sentot juga mendapatkan gelar “alibasa,” lengkapnya Senthot Alibasah Abdul Mustafa Prawiradirja.

Strategi perang gerilya yang diterapkan merupakan taktik yang melumpuhkan pasukan kolonial, sehingga hal itu memaksa Gubernur Jenderal Van der Capellen untuk mengirimkan pasukannya guna menghadapi pasukan Diponegoro. Pada tanggal 26 Juli 1825 dikirimlah pasukan dari Batavia dibawah pimpinan Letnan Jenderal Hendrik Marcus De Kock, panglima tertinggi tentara Hindia Belanda. Setibanya di Semarang pada tanggal 29 Juli 1825, sang panglima memberi komando kepada Kapten Kumsius agar memimpin 200 prajurit dari Semarang menuju Jogjakarta, namun baru sampai di daerah Pisangan – Magelang ternyata 200 tentara itu sudah dibinasakan pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Mulya Sentika, sedang seluruh perlengkapan dan persenjataannya juga dirampas.

Musnahnya 200 pasukan Hindia Belanda itu membuat marah pihak kolonial, merekapun melakukan pengiriman tentara lagi dengan jumlah yang lebih besar dibawah pimpinan Kolonel Von Jett, dari Semaranng langsung menuju markas besar pasukan Diponegoro di Selarong. Namun strategi gerilya kembali lagi membuat mereka terkecoh. Strategi ini selain menerapkan sistem perang dengan cara “menyerang tiba-tiba dan lalu menghilang-bersembunyi dengan segera” juga menerapkan siasat mengosongkan markas tatkala musuh telahmencium keberadaannya. Bahkan pasukan Belanda ini nampak telah kecolongan lantaran Ibukota Yogyakarta justru telah berhasil dikepung pasukan Diponegoro, para bregodo kasultanan terjepit dan Sri Sultan HB V bersembunyi di benteng Belanda untuk menyelamatkan diri. Perlawanan terhadap raja inilah yang menjadi sebab wangsa Diponegoro dan pasukannya tak disukai bangsawan keraton. Demi mengatasi pengepungan itu, tanggal 28 Juli 1825 tentara Hindia Belanda meminta bantuan pasukan gabungan Belanda dan prajurit Mangkunegara dari Surakarta. Namun usaha itu dipatahkan oleh pasukan Diponegoro pimpinan Tumenggung Surareja, di daerah Randu Gunting – Kalasan pimpinan komando gabungan yang bernama Raden Mas Suwangsa ditangkap dan dibawa ke markas besar pasukan Diponegoro di Selarong.

Mengalami kekalahan yang telak, Let. Jend. De Kock sebagai komandan tentara Hindia Belanda berkehendak menempuh jalan diplomasi. Dua surat yang ditandatangani tertanggal 7 dan 14 Agustus 1825 menyatakan keinginan Belanda untuk berdiplomasi dan bersedia memenuhi tuntutan Diponegoro serta Pangeran Mangkubumi, namun Let. Jend. De Kock meminta agar pertempuran dihentikan. Surat permohona diplomasi yang juga diperkuat oleh surat Susuhunan Surakarta per 14 Agustus 1825 itu segera dibalas Pangeran Dipanagara, isinya; Perang Jawa terjadi akibat otoritarian pemerintah Hindia Belanda yang dibantu prajurit Susuhunan Surakarta. Oleh karenanya perdamaian yang diajukan Belanda dan Susuhunan Surakarta ditolak kecuali pasukan kolonial bersedia angkat kaki dari bumi Mataram. Gagalnya jalan diplomasi ini membuat De Kock semakin bermuka merah, dia mengerahkan pasukan dari berbagai wilayah untuk ditempatkan di wilayah Mataram Yogyakarta dan selanjutnya pada 25 September 1825 berhasil mengambil Sultan Hamengku Buwono V serta menyelamatkan pasukan Belanda yang terkepung.

Di luar Yogyakarta sejatinya terjadi pertempuran yang tak kalah dahsyatnya, sebut saja wilayah Magelang, Bagelen, Semarang, Pekalongan, dan Banyumas. Dari wilayah Semarang & Kedu itu peperangan juga semakin meluas serta menjalar ke daerah Jawa Timur; Madiun, Ngawi dan Pacitan. Tahun pertama dan kedua pertempuran ini (1825 & 1826) pihak Diponegoro berada di atas angin lantaran pasukan berkudanya mampu bergerak cepat dan mobile dari satu daerah ke daerah lainnya. Mereka memporak-porandakan musuh dan lalu segera menghilang, kepungan musuhpun tak pernah berhasil menjeratnya. Uniknya pasukan Diponegara bergerak dalam waktu yang tepat, misalnya ketika malam hari, ketika hujan lebat, atau kadangkala ketika sedang ada pertunjukan hiburan rakyat. Pasukan Diponegoro sering berkomunikasi dengan bahasa sandi agar hanya kalangan mereka sendiri yang tahu, misalnya menggunakan bahasa walikan. Sebagian dari mereka akan kembali pada profesi aslinya bertani namun juga sambil menggali informasi, sementara sebagian lainnya juga menyamar sebagai pemain kudalumping atauupun jathilan.

Pada tahun-tahun pertama (1825 -1826) pasukan Diponegoro memperoleh banyak kemenangan. Dengan pasukan-pasukan berkuda, mereka dapat bergerak capat dan mobile dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pertempuran ke pertempuran lain dan selalu lolos dari kepungan pasukan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya.

Tahun pertempuran yang ketiga yaitu 1827 keadaan berbalik, pasukan kolonial mulai unggul. Selain karena mendatangkan bala bantuan besar-besaran dari daerah, mereka juga mengubah strategi pertempuran yaitu dengan menerapkan ‘sistem benteng.’ Setelah menyusur dan menguasai daerah lawan, mereka akan mendirikan benteng-benteng, yang selanjutnya antara benteng satu dengan benteng lain dihubungkan dengan cara membuat jalan. Sebagai contoh adalah benteng yang didirikan di Minggir yang merupakan perbatasan dengan nanggulan pun Kalibawang, ataupun di Srandakan Bantul yang sebrangnya telah masuk wilayah Brosot. Selain itu masih banyak lagi benteng yang dibuat; Pasar Gede, Jatianom, Puluwatu, Kejiwan, Telagapinian, Danalaya, Kemulaka, Trayema, Delanggu, Pijenan, dan lain-lain. Strategi ini membuat mereka mampu bergerak cepat dan sebaliknya pasukan Diponegoro tak lagi leluasa melakukan manuver dan cenderung lumpuh lantaran hubungan antar-pasukan menjadi sulit.

Kemenangan pasukan Hindia Belanda menjadikan mereka di atas angin, sehingga mereka mudah diterima pihak keraton saat mengusulkan Sultan Sepuh yang telah berusia 70 tahun untuk diangkat kembali sebagai Sultan Yogyakarta. Padahal sejatinya langkah ini hanyalah bagian dari akal-akalan pihak Belanda melalui Van Lawick von Pabst, Residen Yogyakarta, lantaran secara psikologi sangat memengaruhi pasukan Diponegoro, dimana Pangeran Natapraja dan sejumlah 850 orang pasukan dibawah komando Pangeran Serang Sutawijaya pada tanggal 21 Juni 1827 menyerah. Ini adalah pukulan berat bagi perang Jawa karena dengan takhluknya dua pemimpin ini, daerah rawan dan daerah pertempuran di Semarang dan Demak menjadi kehilangan komando.

Hanya saja tak lantas putus asa, sebab saat tentara Belanda berusaha menekan pasukan Diponegoro menuju arah barat, yaitu antara sungai Progo dan Bogowonto, perlawanan sengit masih tetap dilancarkan di kota Gede – Yogyakarta di bawah pimpinan Mas Tumenggung Reksasentana.

Perang Jawa Merupakan Awal Perang Modern

Sebagaimana dinilai banyak sejarawan, perang Jawa adalah perang yang menarik untuk dikaji karena merupakan bentuk baru dari sebuah perang modern. Selain terjadi pertempuran dengan perang gerilya dan juga perang terbuka, ada pula sebentuk perundingan dari dua kubu yang berseteru. Ada pertempuran, ada gencatan senjata, namun ada pula perundingan.

Bagi orang Jawa perang ini juga menjadi awal dalam menggunakan orga­nisasi militer, dimana Dipanagara juga mengadopsi nama-nama kesatuan militer dari sultan-sultan Turki Utsmani. Sedangkan bagi tentara Belanda, ini adalah pertama kalinya mereka menerapkan strategi benteng medan-tempur darurat. Di pihak Dipanagara setidaknya ada 14 kesatuan ataupun laskar yaitu Barjumuah, Bulkiya, Harkiya, Jagir, Jayengan, Larban, Nasseran, Pinilih, Sipuding, Suratandang, Turkiya, Surapadah, Suryagama, dan Wanang Prang. Hierarki kepangkatan juga beraksen Turki; alibasah setara komandan divisi, basah setara komandan brigade, dulah setara komandan batalion, dan seh srupa dengan komandan kompi.

Usaha diplomasi yang tetap dijalankan oleh Belanda akhirnya berhasil meraih kemajuan. Tanggal 29 Agustus 1827 antar-dua kubu yang saling berseteru sepakat bertemu dan duduk pada satu meja. Perundingan yang berlangsung di Cirian-Klaten itu dilakukan antara pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Kiai Mojo & Pangeran Ngabehi Abdul Rahman dengan pasukan Belanda yang dikomandani oleh Stavers. Namun karena tak mencapai nota kesepahaman maka pertempuranpun berlanjut, kali ini operasi militer pihak Belanda dipimpin oleh Jenderal Van Geen. Sepertinya pihak Belanda juga mengalami kerugian cukup besar akibat peperangan, oleh karena itu pihaknya tak pernah bosan untuk mengajak berunding. Pada tanggal 10 Oktober 1827, berlokasi di Gamping – Jogjakarta, diadakan kembali perundingan perdamaian antara kedua belah pihak. Letnan Roeps, seorang opsir Belanda yang pandai berbahasa Jawa memimpin pihak kolonial, sementara Tumenggung Mangun Prawira menjadi komando pihak Dipanagara.

Jalan buntu terjadi lagi dalam perundingan lantaran tuntutan Dipanagara tentang pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana pernah diajukan pada perundingan pertama, ditolak mentah-mentah oleh delegasi Belanda. Selepas gagalnya kesepakatan dalam diplomasi, operasi militer besar-besaran yang dipimpin Kolonel Cochius dan Sollewijn kembali dilancarkan pihak Belanda pada 25 Oktober 1827. Daerah sebelah selatan dan barat Yogyakarta menjadi sasaran. Namun bukan kemenangan yang mereka peroleh, karena justru dalam perjalanan pulang pasukan Sollewijn ini berhasil dijebak dan diporak-porandakan pasukan Diponegoro, sehingga hanya beberapa saja yang bisa menyeberangi sungai Progo dan lari menuju kotaraja Yogyakarta.

Sehubungan Jenderal De Kock kewalahan dalam menghadapi pasukan Diponegoro maka dia meminta bala bantuan dari negeri Belanda. Selain itu tanggal 13 Maret 1828 dia juga menggeser dan memusatkan markas besar militer di kota Magelang. Langkah ini diambil dengan harapan pasukan Belanda mampu beroperasi lebih mobile, karena Magelang menjadi lokasi strategis guna menjangkau daerah-daerah Semarang di utara, Surakarta di timur, Yogyakarta di selatan dan Banyumas di barat. Penggeseran markas militer ini cukup menuai hasil.

Langkah diplomatik Belanda kembali menemukan hasil, ditandai dengan menyerahnya 20 orang pasukan Pangeran Natadiningrat tanggal 28 April 1828. Ini merupakan pukulan kembali bagi kubu Dipanagara, karena Pangeran Natadiningrat adalah putera kesayangan Pangeran Mangkubumi. Belanda makin gembira lantaran pasukan Dipanagara pimpinan Tumenggung Sasradilaga yang pernah memukul telak pihaknya di Rembang, akhirnya juga menyerah pada tanggal 3 oktober 1828l.

Pasukan diponegoro di Menoreh

Penggiringan pasukan Dipanagara oleh Belanda menuju barat, antara sungai Progo dan sungai Bogowonto, mengalami keberhasilan. Usaha Belanda ini menemukan hasil selepas terjadi pertempuran sengit pada tanggal 31 Maret 1828 dengan pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Pangeran Bei. Tentara Belanda mampu mengurung pasukan Diponegoro karena banyaknya penghianat, pasukan bekas anak buah Diponegoro berbalik gabung dengan pihak Belanda. Keadaan ini memengaruhi Kyai Maja untuk berunding dan mengadakan gencatan senjata dengan Hindia Belanda yang akhirnya berlangsung di Mlangi – Sleman pada 31 oktober 1828, ironisnya delegasi Belanda ada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Wiranegara, komandan pasukan kraton Yogyakarta. Perundingan itu dilanjutkan pada 5 Nopember 1828 namun dua-duanya tak menemukan nota kesepahaman.

Dalam perjalanan pulang dari diplomasi, Kiai Mojo dikuntit oleh pasukan Letnan Kolonel Le Bron de Vexela, dan mereka secara tiba-tiba menyerang pasukan Kiai Mojo,namun karena semua prajurit Kiai Mojo telah siap mati syahid, serangan inipun tak menemui hasil. Kegagalan itu menjadi sebab Le Bron melancarkan jusrus tipu muslihat, dia mengajak kembali Kiai Mojo untuk berunding di Klaten, dan ini disetujui. Namun setelah sampai di Klaten dan dipersilakan masuk pada sebuah gedung, dengan serta-merta Kiai Mojo dijebak dan ditangkap, sedangkan tak kurang dari 50 pucuk senapan serta 300 buah tombak dari pasukannya berhasil dilucuti. Mereka yang tertangkap termasuk pula para ulama pimpinan pasukan medan tempur; Kyai Kasan Basari, Kiai Tuku Mojo, & Kyai Badren. Mereka disekap kemudian dibawa ke Surakarta – Salatiga – Semarang dan kemudian dikirim ke Batavia.

Awal Januari 1829, Komisaris Jenderal Du Bus mengutus Kapten Roeps dan seorang ajudan Kiai Mojo untuk berunding dengan Diponegoro di markas besarnya di Pengasih (sekarang bagian dari Kulon Progo -red), dan akhir Januari 1829 perundingan terjadi. Namun tatkala perundingan sedang berlangsung, terdengar dentuman meriam dari pasukan Belanda pimpinan Mayor Bauer. Hal ini membuat pasukan Diponegoro naik pitam dan hendak membunuh delegasi Belanda yang sedang ada di tengah meja perundingan. Delegasi Belanda bisa selamat berkat kebijaksanaan Sentot Alibasah yang memerintahkan agar pasukan Belanda mengundurkan diri.

Setelah bujuk rayu Belanda tak mempan, bulan Februari 1829 menjadi awal pertempuran sengit bagi kedua belah pihak. Belanda dalam komando Jenderal De Kock, sementara Dipanagara berdiri gagah dibawah pimpinan anak muda berjuluk Sentot Alibasah Prawiradirja.

Masih di kawasan Menoreh pada 21 Mei 1829 pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Bauer dan Kapten Ten Have menyerbu tempat persembunyian Pangeran Mangkubumi dan keluarga tokoh-tokoh pasukan Diponegoro di desa Kulur, namun hasilnya nihil, dan justru tiba-tiba pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Alibasah menghabisi pasukan Belanda tersebut. Hal ini membuat pihak Belanda naik pitam, maka operasi militer semakin ditingkatkan terhadap basis-basis persembunyian pasukan Diponegoro, hingga akhir Juli 1829 pasukan Letnan Kolonel Sollewijn berhasil menangkap dua putera Diponegoro; Diponegoro Anom dan Raden Hasan Mahmud. Dalam perkembangan waktu, yaitu saat Alibasah dan Pangeran Bei sakit keras, Diponegoro juga mengangkat Syeikh Muhammad dan Baisah Usman sebagai pimpinan pasukan infantri, sementara pasukan kavaleri dipercayakan pada Pangeran Sumanegara.

Usai pergantian pimpinan pasukan, tanggal 3 Agustus 1829 dilancarkanlah sebuah serangan terhadap pasukan yang dipimpin Mayor Bauer dan Kapten Ten Have di Serma, sisi selatan perbukitan Menoreh. Dari serangan ini Jenderal De Kock akhirnya memindahkan markas besarnya dari Magelang menuju Sentolo agar lebih dekat dengan pusat-pusat pertempuran yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro di kawasan Menoreh. Pertempuran demi pertempuran tetap terjadi dan korban dari kedua belah pihak tak dapat dihindari. Meskipun Panglima Alibasah dan Pangeran Bei telah sembuh dan kembali ke medan pertempuran namun pasukan Diponegorojuga telah kehilangan dua orang panglima terbaiknya; Syeikh Muhammad dan Basah Usman. Dari pihak Belanda selain Letnan Arnold dan 32 serdadunya, ada pula seorang kapten tentara Belanda yang bernama Hermanus Volkers van Ingen yang kuburannya bisa dilihat di makam Ngebong, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta.

Strategi diplomasi Belanda terhadap pasukan Diponegoro tetap dilancarkan dan tanggal 7 Agustus 1829 strategi itu membuahkan hasil; Raden Ayu Anom sebagai isteri kedua Pangeran Mangkubumi beserta anak dan juga 50 pengawalnya menyerah kepada Belanda. Sebulan kemudian yaitu tanggal 5 September 1829, 44 orang pasukan pimpinan Tumenggung Wanareja dan Tumenggung Wanadirja juga takhluk, sehari kemudian disusul penyerahan diri dua punggawa Diponegoro di daerah Kalibawang, Tumenggung Suradeksana dan Sumanegara. Jejak penyerahan diri dari pengikut Dipanegara di Menoreh itu juga menular kepada Pangeran Pakuningrat bersama 40 pasukannya.

Sayembara Berhadiah

Jenderal De Kock merasa kesulitan dalam usahanya menangkap Pangeran Diponegara, oleh karenanya tanggal 21 September 1829, atas nama pemerintah Hindia Belanda, ia mengumumkan sebuah sayembara berhadiah besar bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro hidup ataupun mati.

‘Barangsiapa berani menyerahkan Pangeran Diponegoro kepada penguasa Hindia Belanda baik dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan dinilai oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai seorang yang sangat besar jasanya. Kepadanya akan diberikan hadiah uang kontan sebesar £ 50.000,- (lima puluh ribu pounds) dan dikaruniai gelar kehormatan dengan gaji serta diberikan tanah yang luas’

Pengumuman ini tentu membuat hati para pejuang bagai diiris sembilu. Sementara September 1829 menjadi bulan yang benar-benar menyedihkan bagi Diponegoro lantaran beberapa hari setelah pengumuman sayembara itu, terdengar kabar gugurnya Pangeran Bei serta dua orang puteranya; Pangeran Jayakusuma dan Raden Mas Atmakusuma. Ditambah pula pada 28 September 1829 Pangeran Natadiningrat, putera Pangeran Mangkubumi yang telah menyerah kepada Belanda, berhasil membujuk ayahnya untuk bertekuk-lutut terhadap Belanda. Tak elak, menyerahnya Pangeran Mangkubumi ini terasa sangat menyakitkan bagi sebagian besar pasukan Diponegoro, lantaran hal itu membuat Adinegara, Aria Suryabrangta, Suryadipura, Suryakusuma, dan Dipasana, yang kesemuanya adalah keluarga Diponegoro, menyerah mengikuti jejak Pangeran Mangkubumi.

Keadaan ini juga membuat Sentot Alibasa mengubah keputusannya untuk mengadakan perundingan dengan pihak Belanda yang pada 23 Oktober 1829 mencapai kesepakatan dengan beberapa syarat. 24 Oktober 1829 menjadi hari penyambutan meriah Alibasah dan pasukannya di Yogyakarta, diterima oleh Jenderal De Kock dengan upacara militer.

Setelah menyerahnya Mangkubumi dan Alibasah Diponegoro seperti berjuang sendirian. Apalagi tokoh-tokoh pengikutnya baik yang di Menoreh ataupun Kedu juga mengikuti jejak Alibasa. Bahkan selain puteranya yang bernama Pangeran Dipakusuma juga berhasil ditangkap pasukan Belanda, 18 Januari 1830 menjadi tanggal yang suram bagi Diponegoro. Belanda tak mau rugi, dimanfaatkanlah Sentot Alibasah dan Patih Danureja dalam usaha perdamaian liciknya yang menghasilkan pertemuan pertama antara Diponegoro dengan Kolonel Cleerens tanggal 16 Februari 1830 di daerah Bagelen. Namun pertemuan perdamaian tak bisa dilangsungkan, Diponegoro meminta perundingan harus dilakukan oleh orang yang berposisi sama, minimal Jenderal De Kock, sedangkan De Kock tak bisa hadir karena masih berada di Batavia.

28 Maret 1830 adalah tanggal yang disepakati sebagai hari perundingan. Bertempat di gedung Keresidenan Kedu – Magelang, delegasi Diponegoro yang diisi tiga orang puteranya; Diponegoro Anom, Raden Mas Jonad, Raden Mas Raab, ditambah dengan Basah Martanegara dan Kiai Badaruddin, diterima langsung pihak Hindia Belanda; Jenderal De Kock, Residen Valk, Letnan Kolonel Roest, Mayor Ajudan De Stuers dan berlaku sebagai juru bicara adalah Kapten Roeps.

Sessi pertama perundingan yang berisi penjanjajagan materi berlangsung tegang lantaran Jenderal De Kock meminta agar langsung memasuki materi perundingan. Karena De Kock bersikeras maka DIpanagara melontarkan sederetan kalimat;

“Apabila tuan menghendaki persahabatan, seharusnya tidak perlu adanya ketegangan dalam perundingan ini. Segalanya tentu dapat diselesaikan dengan baik. Namun tatkala kami tahu bahwa tuan begitu jahat, maka pasti lebih baik kami tinggal terus saja berperang di daerah Bagelen dan apa perlunya kami datang kesini”

Dalam perundingan ini Dipanegara tegas mengungkapkan tuntutannya; ‘Mendirikan negara merdeka di bawah naungan seorang pemimpin dan mengatur agama Islam di pulau Jawa’. Mendengar pemaparan itu Jenderal De Kock terbelalak, lantaran dia tak mengira bahwa Diponegoro akan menuntut hal semacam itu. Diponegoro-pun tetap teguh pada tuntutannya. Tanda perundingan ini gagal menemukan titik kerucut, maka taktik licik segera dijalankan pihak Hindia Belanda, dengan angkuhnya Jenderal De Kock berkata;   ‘Jika seperti itu, tuan tidak boleh lagi kembali dengan bebas”

Diponegoro naik pitam dibuatnya, beliau berucap; “Jika demikian, tuan penipu dan pengkhianat, karena kepada saya telah dijanjikan kebebasan dan boleh kembali ke tempat perjuangan saya semula, apabila perundingan ini gagal!”

Jenderal De Kock menjawab, “Jika tuan kembali, peperangan akan berkobar lagi”

Diponegoro menanggapi, “Apabila tuan perwira dan ksatria, kenaapa tuan takut berperang?”

Tanpa mengindahkan tuntutan lagi, Jenderal De Kock memberikan instruksi kepada Letnan Kolonel Du Perron dan pasukannya agar segera menyergap Diponegoro dan delegasi lain, serta melucuti seluruh pengawalnya. Diponegoro dibawa ke Ungaran – Semarang – Batavia, dan pada 3 Mei 1830 dibuang ke Menado dan selanjutnya bersama 19 orang yang terdiri dari keluarga dan anggota delegasi lain tahun 1834 diungsikan ke kota Makasar. Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855 dalam usianya yang ke- 69 tahun, 25 tahun menjalani hidup sebagai tawanan pihak kolonialis namun tetap nrima dan mengisinya dengan kegiatan sastra, Babad Dipanegoro yang menceritakan kisah hidupnya beserta Perang Jawa adalah hasil karya tulisnya dengan menggunakan huruf Pegon (Arab Gundhul) .

Hingga akhir hayatnya, Diponegoro tetap memilih disapa dengan sebutan Ngabdulkamid. Penggalan nama dari cerminan cita-cita awal perjuangannya, “Ingkang Jumeneng Kangjeng Sultan Ngabdul Khamid Erucakra Kabirul Mukminin Sayidin Panatagama Rasullahi s.a.w. ing Tanah Jawi” — “Dia yang dinobatkan menjadi Yang Mulia Sultan Ngabdulkamid Ratu Adil, Perdana di antara Kaum Beriman, Pemimpin Iman, Penata Agama, Nabi Allah, semoga damai bagi-Nya di Jawa.”

Diponegoro Bukan Nama, Ia Adalah Gelar Anak Raja

Meski Diponegoro telah dijebak dan diasingkan, akan tetapi gelora perlawanan dari wangsa Dipanagara melawan kolinialisme Hindia Belanda tak pernah padam. Tindakan perlawanan terhadap penjajah tetap dilanjutkan oleh para putera Pangeran Diponegoro; Pangeran Alip atau Ki Sodewo atau bagus Singlon, Diponingrat, diponegoro Anom, dan Pangeran Joned adalah nama-nama keturunan Dipanagara yang terus melawan meskipun mereka harus mengakhirinya secara tragis. Empat keturunan Pangeran Diponegoro itu dibuang ke Ambon, sedangkan Pangeran Joned dan Ki Sodewo terbunuh dalam medan pertempuran.

Dengan berakhirnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini, berakhir pula perlawanan bangsawan Jawa. Ada yang tak bisa dilupa, bahwa perang Jawa ini ternyata memakan korban harta dan juga nyawa yang tak sedikit jumlahnya, baik itu dari pihak pemerintah Hindia Belanda ataupun dari rakyat Mataram sendiri. Selain sejumlah 20 juta gulden harta yang harus di keluarkan, terhitung sejumlah 15.000 serdadu Belanda yang terdiri dari 8.000 berkebangsaan Eropa dan 7.000 jiwa warga pribumi, semuanya tewas. Dan tak luput dari 200.000 orang Jawa juga sirna, sehingga hal itu mengakibatkan separuh jumlah penduduk Jogjakarta menyusut pada pasca perang.

Merujuk pada sejarah perlawanan yang ada, perang ini jelaslah bukan hanya karena pelebaran jalan yang memangkas tanah sang Pangeran. Sebaliknya, meskipun yang dilakukan Diponegoro adalah menentang kesewenangan penguasa, namun untuk sebagian orang –dan juga bagi pihak Kraton, gerakan Dipanagara adalah gerakan pemberontakan. Oleh karenanya pasca perang Jawa gelar Dipanagara tak lagi dipakai sebagai salah satu gelar kepangeranan. Sementara sebagian besar anggota wangsa Dipanegara juga merasa lebih nyaman untuk tetap menyembunyikan jati dirinya, hanya simbul-simbul tertentu yang akan mencirikan sebagai anak turun Dipanagara. Hingga tiba masanya Ngarsa Dalem Hamengku Buwono IX bisa mempertimbangkan bahwa perjuangan leluhurnya itu bukanlah pemberontakan, melainkan sebuah perlawanan terhadap tiran demi menumpas penindasan penguasa atas kawulonya. [uth]

Sumber Rujukan;
[1] Diponegoro; wikipedia.org, Diakses pada 17 Agustus 2014
[2] Kecamuk Perang Jawa; nationalgeographic.co.id, Diakses pada 17 Agustus 2014
[3] Perjuangan Islam Melawan Penjajah;.serbasejarah.wordpress.com, Diakses pada 17 Agustus 2014
[4] Gambar ilustrasi; nationalgeographic.co.id, Diakses pada 17 Agustus 2014